STRATEGI MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN OAP OLE KLONIAL REPUBLIK INDONESIA

 

DEVIDE ET IMPERA

kombinasi Strategi Untuk Menghancurkan dan Memusnahkan Kehidupan Masyarakat Orang Asli Papua.

Politik pecah belah atau politik adu domba atau Devide Et Impera adalah strategi kombinasi Politik, Militer, dan Ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. dalam konteks lain  politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi kelompok besar yang lebih kuat.

Pada abat 15 bangsa kolonial (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan Prancis) melakukan pergerakan  untuk menaklukan dan mencari sumber-sumber kekayaan alam.

Pemerintah Indonesia melalui kaki-tangan nya para aparatur Negara  yang menjadi perpanjangan tangan di atas teritorial tanah Papua ini, tidak jarang dan tidak sering pula mempraktekkan Devide Et Impera, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa masyarakat asli Papua secara keseluruhan dari populasi yang ada masih terbelakang secara pengetahuan jadi mereka bebas menjalankan misinya. Buktinya bahwa tahun 2019 pada saat itu setelah orang Papua mengalami rasis dan diskriminasi oleh aparat keamanan TNI/Polri kepada mahasiswa Papua di Surabaya, rasis itu sampai dimanapun orang asli Papua berada baik didalam negeri maupun diluar negeri menyuarakan tentang pembelaan diri, kejadian itu menimbulkan luka yang sangat mendalam dan tidak ada satupun obat yang bisa dapat mengobati sampai saat ini. Karena bagi pelaku gampang untuk melupakan dengan kata minta maaf atau  memberikan uang santunan tapi bagi yang merasakan nya ibarat luka yang akan sembuh tapi bekasnya tidak akan hilang dan ketika ditanyakan dikemudian hari bekas luka  ini kamu dapatkan dari mana pasti akan teringat.

Kembali ke Devide Et Impira  dengan kejadian yang baru dan hangat  menimpah orang asli Papua hanya dalam tiga bulan aparat keamanan republik Indonesia berhasil  tembak 49 warga Papua, 14 tewas. 

Korban tembak aparat keamanan Negara republik Indonesia dalam tiga bulan dari 14 desember 2022 sampai 23 februari 2023

1. Mappi 14 Desember 2022 TNI/polri Tembak 9 warga sipil 6 diantaranya pelajar dan 1 tewas.
2. Tolikara 19 desember 2022 TNI/polri Tembak 4 warga sipil 1 tewas pelaku tak teradili.
3. Sentani 10 januari 2023 TNI/polri Tembak 4 warga sipil, 1 Tewas
4. Mapia 21 januari 2023 Anggota Polisi Tembak 5 warga sipil, 1 tewas ditempat
5. Nabire 21 februari 2023 Anggota polisi Tembak mati 1 warga sipil
6. Wamena 23 februari 2023 TNI/polri Tembak 26 warga sipil 9 tewas tertembak

Semua itu terjadi bagian dari penegakan hukum kata pak Mafut MD, beliau sangat bergiat dalam bidangnya sebagai menkopolhukam, apalagi kalo hanya 4,5 miliyar pembayaran santunan untuk satu kepala orang asli Papua oleh Negara Indonesia.

Kasus yang masi sangat hangat di telinga kita adalah kasus ricuh  wamena 23 februari 2023. Yang bermula dari modus penculikan anak oleh oknum pedangan pengencer dan menimbulkan saling adu mulut, sehingga ada pihak yang tidak terima dengan keadaan, dan situasi semakin memanas sehingga keluarga korban dan tersangka penculikan bentrok lalu menimbulkan amukan warga yang lebih besar, hingga terjadi pembakaran sejumlah kios tempat usaha milik orang pendatang sehingga memancing perhatian anggota TNI/Polri mengeluarkan tembakan peringatan tetapi amukan warga tidak bisa di bending, akhirnya tembakan peluru pun diarahkan kepada warga yang sebenarnya tidak melakukan perlawanan menggunakan senjata, kejadian ini kami menilai sepertinya ada yang sudah mengaturnya.

Hari itu tanggal 23 februari 2023 adalah hari dimana para elit politik, para kapitalis dan para konglomerat pemekaran Provisi Papua Pegunungan akan mengadakan peletakan batu pertama di Uwelesi atau Napua,  dimana letak rencana pembagunan kantor Provinsi Papua pegunungan. Informasi ini kami dapatkan dari kurir kami yang terpercaya, jadi kejadian di sinakma adalah pengalihan isunya, yang sebenarnya adalah peletakan batu pertama di Uwelesi atau Napua Wamena.  Masih ingat bahwa rakyat La-pago terlebih khusunya wilayah Wamena masih gempar-gempurnya menyuarakan penolakan pembagunan kantor provinsi Papua pegunungan. Oleh sebab itu para elit mengalikan isu tapi sayang keduanya berujung fatal.

Kasus lain adalah pencobaan penangkapan dengan dugaan korupsi kepada  Gubernur papua Lukas Enembe S.ip., tahun lalu oleh KPK, semua rakyat Papua  fokuskan perhatiannya kepada gubernur Papua dan pemerintah Indonesia sukseskan kegiatan G20 di Bali, gubernur tidak jadi di tangkap akhirnya beliau ditangkap setelah menjalankan beberapa skenario itu dinilai sukses. Berikut adalah kasus penemuan mayat aktivis pro Papua merdeka  Alm Filip J.S Karma, di pantai Baseg Jayapura Papua, kematian yang penuh dengan misteri. Semua rakyat berduka dan melakukan unjuk rasa artinya focus rakyat dipusatkan lalu presiden republik Indonesia dan para elit mensukseskan peresmian satu unit Smelter dan satu unit sumur Bor di Timika Papua, semua informasi ini di rampung dan terbaca apa yang pemerintah sedang lakukan terhadap orang asli Papua.

Persoalan demi persoalan yang terjadi diatas teritorial Papua ini hanya untuk mengejar ketertinggalan wilayah, atau atas nama pembangunan tanpa memikirkan sisi kemanusian untuk mengejar visi dan misi para konglomerat dan kapitalis, nyawa dan nasib rayat urusan belakang itulah kenyataanya. Kejadian di Wamena La-pago hampir serupa dan terlihat jelas dari cerita yang dapat kita saksikan di media cetak, dan  media elektronik   maupun  lisan. Salah satu contoh Pangdam Jayawijaya beliau mengatakan tidak ada penembakan satu peluru pun dari anggotanya yang terlibat ricuh di sinakma Wamena  seperti liputan Papuainside.id.  Namun  sayang peryataan beliau tidak berdasar, setelah video amatir dari warga menunjukan bahwa banyak oknum anggota tentara yang mengeluarkan peluruh berlawanan ke arah warga. Media-madia nasional seperti amnesti internasional menyuarakan untuk segera investigasi serius insiden Wamena, dikutip dari liputan media suarapapua.com, namun apakah akan berjalan dangan baik ataukah hanya opini di publik saja.

Hukum adat yang di pilih untuk langkah-langkah penyelesaian masalah ricuh di Sinakma Wamena, pelaku TNI dan Polri dan keluarga korban menyepakati, keluarga korban meminta kepada pihak pelaku dalam hal ini TNI dan Polri tangung jawab atas 9 korban nyawa dengan perincian satu korban kepala Rp 5 miliyar untuk yang meninggal dunia, dan 1 miliyar untuk yang luka-luka, empat kepala daerah beserta PJ Gubernur Papua pegunungan menerima kesepakatan tersebut. Namun yang masih mengganjal adalah empat kepala daerah yakni Bupati Jayawijaya, Nduga, Yahukimo dan Lanny Jaya seperti menutupi dan memelihara pelaku. Bagaimana tidak dana kompensasi berjumlah 4,5 miliyar  bagi korban ricuh di ibakan dari APBD keempat wilayah tersebut seperti yang diliput oleh Tribuntoraja.com edisi kamis 2/3/2023.

Tidak terlihat Tanggung jawab pelaku yakni TNI/Polri, itulah misterinya. Lalu TNI dan Polri sebagai institusi penegakan Hukum apakah tidak mampu jika mampu harus transparan tidak seperti istilah lempar batu lalu sembunyi tangan semua harus terbuka.

Jelas adanya pemeliharaan dan pembiaran oleh pemerintah empat wilayah kabupaten dan Pj Gubernur Papua Pegunungan,  yang mungkin menjadi jalan terbaik sekaligus saranya adalah institusi TNI/ Polri harus turun tangan membiayai ataupun memberi penegakan hukum yang seadil-adilnya supaya tidak terlihat meninggalkan stigma yang mencoreng nama baik institusi. Hukum di republik ini adalah hukum yang dikagumi oleh dunia internasional maka harus di tegakkan, dan tersanjung tinggi seperti dalam pancasila pada sila yang kelima disana sangat jelas mengatakan Negara republik Indonesia wajib memberikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan ras dan golongan. jika demikian ricuh di Sinakma  terbaca dengan jelas bahwa nyawa orang papua itu gampang dan dapat dibeli dengan lembar kertas rupiah sejumlah 4,5 miliyar, ini seperti penghinaan buat orang asli Papua.

Pemerintah Indonesia, elit politik dan Institusi TNI/Polri silahkan mendukung semua program pusat jalan berentetan tanpa mempertimbangkan, usul dan saran dari rakyat, walaupun itu menganggu kenyamanan dan kehidupan secara langsung bahkan tidak langsung kepada orang asli Papua. Semua persoalan diatas teritorial tanah Papua tidak harus di hadapkan dengan moncong senjata, sebagai Negara yang besar dan memiliki  umat beragama, tidak ada satupun agama di dunia mengajarkan membunuh adalah jalan yang paling tepat, marilah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan bukan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan

selamat membaca 

Tuhan memberkati kita semua

La-pago 3 maret 2023 

Wandikmbogwe