Update LENGKAP PERJUANGAN Papua MER**KA tahun 2022

 Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1963, untuk selalu mengakomodir rakyat Papua dengan partai partai utama maupun partai afiliasi yang terstruktur dan sistematis di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Banyak orang Papua maupun non Papua Yang hidup diatas tanah Papua ini pro Papua merdeka maupun pro Indonesia harga mati.

 Pertanyaan yang sama "apakah gerakan Papua merdeka masih eksis dan sampai dimana perkembangan nya..?"

 Pertanyaan ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, apalagi saat pemerintah Indonesia sedang gencar_gencarnya melancarkan OMNIMBUS LOW dan DOB, pemekaran provinsi adalah Pemekaran sepihak oleh DPR-RI. Pemerintah Indonesia melegalkan segala cara untuk menjalankan program diatas teritorial bangsa Papua.

   Masalah Papua merdeka adalah masalah ideologi tentang jati diri orang papua bukan persoalan sepele seperti gula-gula manis DOB. Ada satu persoalan yang mengganjal yang wajib diketahui seluruh komponen rakyat Papua adalah pemekaran yang di janjikan baik kabupaten dan provinsi dimekarkan namun tidak di sertakan dana dari DPR-RI atau pemerintah Indonesia, dalam sejarah pemerintahan ini hal seperti ini lucu dan terindikasi ada muatan lain di balik DOB, baru-baru ini IMF atau Bank dunia melaporkan hutang Indonesia yang semakin meningkat.

  Persoalan ini akan berdampak pada kekayaan alam Indonesia yang siap untuk di eksploitasi lagi, sayangnya pejuang Papua Merdeka sudah tahu dan membaca arah angin pergerakan pemerintah Indonesia. Maka pemerintah Indonesia harus mempertahankan Papua tidak boleh lepas dengan cara didorong dan di akomodir oleh pemerintah republik, dan antek-anteknya aktivis HAM serta oknum pimpinan Dewan Gereja yang di akomodir oleh pemerintah republik Indonesia ke UN atau PBB untuk melakukan penyelesaian persoalan Papua dengan cara dialog.

   Walaupun berdialog maka arah dialog itu bukan lewat skenario Indonesia, difasilitasi oleh pemerintah republik Indonesia lewat komisaris HAM republik ketemu di Swiss 

"Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu," jadi kita tidak bisa bedakan antara pelaku pelanggaran HAM di Papua dan siapa korbannya.

 Itulah skenarionya tandingan yang di lakukan oleh pemerintah republik atas pembacaan situasi politik Papua merdeka saat ini.

Berikut gambaran bagang perjalan Ara perjuangan Papua Merdeka setelan NKRI dan pejuang Papua Merdeka murni:

   Yang menjadi visi dan misi tujuan utama dari pemerintah west Papua oleh pimpinan tuan presiden HONORABLE BENY WENDA adalah pengakuan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua. Jika berdialog maka dialog itu arahnya melalui Melanesia lalu PIF (Pasifik Island Forum) lalu di adili oleh UN atau PBB sebagai pihak NETRAL mempertemukan pejuang dan aktivis west Papua dengan pemerintah Indonesia untuk melahirkan resolusi bagi bangsa Papua barat tutur Tuan  Buktar Tabuni ketua west Papua council. 

 Maka itu segeralah bersihkan noda pada tangan, berhenti meminta belas kasihan negara lain. “Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri ” Pdt Isaac Samuel kinje (Wasior, 25 Oktober 1925).

Report by wandikbogwe

Contac person 081233079613