HOT NEWS perkembagan politik Papua merdeka tahun 2022, NKRI harga mati "dan rakyat mati harga"

 Isu Papua masih didominasi oleh dua narasi besar yang kontra produktif yakni, narasi tentang “Indonesia harga mati” dan “ Papua merdeka atau referendum harga mati. Kedua narasi ini memiliki ruang ekspresi masing-masing serta memiliki audiensnya sendiri.

NKRI harga mati adalah sebuah slogan yang sering digaungkan untuk menyatakan diri bahwa kita menyetujui dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau keadaan individu yang mencintai dan menyetujui NKRI dengan keempat pilarnya. 

Maka individu yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari NKRI harga mati akan mendukung sepenuh jiwa dan raga nya, untuk menyukseskan semua produk program pemerintah Indonesia seperti DOB, undang-undang cipta kerja "OMNIMBUS LOW" dialog yang di mediasi oleh LSM dan NGO. Mereka pendukung yang setia, menutup mata meski banyak kejanggalan atau ketidak adilan contohnya kasus baru baru ini korban MUTILASI oleh aparatur negara Indonesia di timika Papua, bagi mereka kejadian itu bagian dari penegakan hukum di Indonesia.

Bagaimana dengan Papua merdeka /referendum harga mati.?

Karena kedua narasi ini memiliki ruang ekspresi serta memiliki pendukung nya sendiri sendiri. Maka Perang antar kedua narasi ini telah berlangsung lama dan semakin menguat paskah jatuhnya Orde Baru (1966-1998). Jatuhnya Orde Baru tidak hanya menandai dimulai era keterbukaan dan demokrasi tapi menjadi awal kebangkitan kembali identitas Papua, dimana pada tanggal 26 Februari 1999, perwakilan rakyat Papua yang terdiri dari 100 tokoh meminta secara resmi kepada presiden BJ Habibie untuk memerdekakan Papua. Selanjutnya, narasi itu menjadi lebih kokoh setahun kemudian dimana pada bulan Mei tahun 2000, rakyat Papua menyelenggarakan Kongres Papua II di Jayapura dimana bendera bintang kejora diizinkan berkibar oleh presiden Abdurahman Wahid (1999-2001). Kongres itu berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang dipimpin oleh Theys H Eluay. Sejak terbentuk PDP menjadi satu badan resmi yang mewakili rakyat Papua untuk melalukan kampanye mencari dukungan kemerdekaan Papua di dalam dan luar negeri.

Narasi Papua merdeka itu kemudian direspon dengan narasi NKRI harga mati. Narasi ini adalah narasi yang dibangun oleh militer, sehingga pendekatanya juga umumnya melalui operasi militer maupun non militer.

kemudian Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden. Tanggal 10 November 2001 atau kurang lebih empat bulan setelah Megawati menjabat, Theys H Eluway dibunuh oleh satuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) di Jayapura.  

Selang beberapa waktu isu Papua merdeka membeku meski tidak seperti masa masa sebelumnya namun ideologi Papua merdeka selalu ada di setiap benak orang asli Papua.

Lalu Benny Wenda menjadi seorang pemimpin perwakilan sukunya pada tahun 1999, selama periode yang dikenal sebagai “Musim Semi Orang Papua,” masa ketika semakin banyak aksi damai menuntut kemerdekaan Papua.

Tak lama kemudian dia dipenjara, ditangkap karena dituduh ikut merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000. Wenda menyebut penahanan itu bermotif politik dan pengadilan atas dirinya adalah pengadilan yang tidak adil.

Setelah beberapa bulan dalam tahanan isolasi, Wenda berhasil melarikan diri. Dia kabur ke Papua Nugini dan kemudian dengan dibantu oleh LSM Eropa melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia kemudian mendapatkan suaka politik.

Kampanye Perubahan dalam pengasingan, Wenda mendirikan “Papua Barat Merdeka“ yang berkampanye menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat 

Selengkapnya klik disini 

Berikut adalah tanggal bersejarah bagi pemerintahan sementara west Papua versi presiden HONORABLE BENY WENDA

→ TANGGAL 20 OKTOBER 2020: Deklarasi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) West Papua,

→ 1 DESEMBER 2020: Deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP atas dasar UUDS 20 Oktober 2020,

→ 1 MEI 2021: Pengumuman kabinet Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP),

→ 4 NOVEMBER 2021: Peluncuran Visi Negara West Papua (Green State Vision) oleh Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) di COP26, Glasgow, Skotlandia.

→ 19 OKTOBER 2022: Prosesi Peralihan ketua Komite Legislatif ULMWP, Rev. Edison Waromi kepada Ketua West Papua Council, kepada Mr. Buchtar Tabuni. 

Di lansir dari laman Facebook bazoka logo dalam grup minister of political affair.

Banyak kemajuan dan nilai nilai positif yang dapat diambil dari perkembangan politik Papua merdeka, maka pemerintah Indonesia atau NKRI harga mati, juga tidak akan tinggal diam, ditambah pula dukungan oleh negara negara anggota PBB, yang kian bertambah menjadi 198 negara, dari yang sebelumnya hanya 119 negara. Maka tidak heran didalam upaya membebaskan diri dari NKRI banyak terdapat titipan orang orang Indonesia atau mata mata untuk Indonesia, dalam kubu ULMWP dan panitia Panitia kecil yang di SK kan oleh ULMWP untuk tujuh wilayah pemerintahan adat Papua. 

Upaya tersebut tidak hanya memata matai namun memperlambat sekaligus menggagalkan setiap agenda Pemerintahan sementara west Papua. 

Orang orang titipan ini bukan sembarangan orang melainkan mereka yang sudah dibayar atau disogok, dan yang masih mengabdikan dirinya di suatu instansi negara Indonesia, pemerintah Indonesia memainkan isu ini dengan iming-iming besar seperti Harta, Takhta, Wanita dan jabatan dalam DOB.  

Dapat di simpulkan bahwa perjuangan Papua Merdeka bukan minta DIALOG yang di fasilitasi oleh LSM atau NGO, Bukan minta DOB, bukan minta jalan trans. Tetapi perjuangan Papua Merdeka adalah masalah ideologi tentang jati diri bangsa Papua yang ingin bebas merdeka di atas tanah kami Papua. Kami siap pimpin bangsa kami, kami sudah punya presiden, kami sudah punya undang-undang, kami sudah punya kabinet, kami rakyat Papua harus sudah tahu dan siap..! berbaris dengan pemerintahan west Papua dengan tujuh wilayah pemerintahan karena visi kami adalah menyelamatkan bumi dan orang-orang di muka bumi ini. 

PEMERINTAH SEMENTARA WEST PAPUA SIAP MENJAMIN SEMUA KEBUTUHAN POLITIK RAKYAT WEST PAPUA.

di bagian bawa adalah skema perjalanan perjuangan Papua Merdeka dan pengiringan isu tandingan pemerintah Indonesia 👇

#TolakDialog

#GelarReferendum

#WelcomeUN

#LetWestPapuaVote

#InternationallySupervisedForWestPapua

#MSG #GreenStateVision #PIF #OACP

Post by 

#Wandikmbogwe

#dekhwandikbo@gmail.com